KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PINJAMAN ONLINE KETIKA AHLI WARIS DEBITUR MENOLAK PEWARISAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
This research aims to (1) examine the legal certainty for online loan creditors when the heirs refuse to inherit the debts left by a deceased debtor, and (2) explore the regulation of the liability of online loan debtors in the context of ius constituendum. This research is a normative legal study employing statutory, conceptual, and comparative approaches. The legal materials utilized consist of primary, secondary, and tertiary sources as the foundation for analysis. The findings of this research demonstrate that (1) there is no legal certainty for online loan creditors upon the death of the debtor. This is due to the ambiguity of norms in Article 1045 of the Indonesian Civil Code, resulting in the lack of legal certainty for creditors of online loans. Subsequently, (2) an additional clause in the agreement between the creditor and the online loan debtor is necessary, involving the heirs (if any) or third parties who are willing to assume responsibility for the remaining debts in the event of the debtor’s death. As a preventive measure, a system for determining credit limits based on the debtor’s monthly income similar to the approach adopted by the Monetary Authority of Singapore (MAS) can be implemented to ensure the debtor’s capacity to repay the debt.
Article Details
References
Liana, W., Putra, I. H., & Kosadi, F. A. (2023 ). Financial Technology "Pengantar dan Inovasi Teknologi Keuangan". Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia .
Subekti, & Tjitrosudibio. (2014). Hukum Perdata . Jakarta : Balai Pusaka .
ARTIKEL DALAM JURNAL
Adji, Y. B., Muhammad, W. A., Akrabi, A. N., & Noerlina. (2023). Perkembangan Inovasi Fintech di Indonesia. Jurnal Becoss, 5(1), 51.
Ahmad. (2022). Dampak Kultur Terhadap Lifestyle Masyarakat Nelayan (Analisis Kemiskinan Kultural pada Masyarakat Nelayan). Kopi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi, 4, 1-17.
Anwar, S., & Yuangga, K. D. (2019). Pertumbuhan Ekonomi di Singapura Sejak Berdirinya Monetary Authority of Singapore. Eduka: Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis, 4(1), 2502-5406.
Arifin, J. (2020). Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia (Culture Of Poverty In Poverty Reduction In Indonesia). Sosio Informa, 6(02).
Arvante, J. Z. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online . IPMH Law Journal , 77.
Danovand, C., Azheri, B., & Mannas, Y. A. (2023). Penyelesaian Perjanjian Kredit Dalam Hal Debitur Telah Meninggal Dunia Tanpa Kepemilikan Asuransi (Studi di PT Bank Nagari Cabang Utama). Unes Law Review, 6(1), 3874-3889.
Ferezagia. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan Indonesia. Jurnal Sosial Humaniora, 2.
Hakim, S., Rahajuni, D., & Zakaria, R. (2024). Adopsi Teknologi Finansial dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Panel Lintas Negara antara Singapura dan Malaysia. Journal of Economics Research and Policy Studies, 4(3), 525-534.
Maripigi, F., Sondakh, M. T., & Anis, H. (2021). Pengalihan Tanggung Gugat Penyelesaian Utang Kepada Ahli Waris Akibat Meninggalnya Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lex Privatum, IX(2), 118.
Nugroho, S., & Badriyah, S. M. (2024). Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Notarius, 17(1), 327-340.
Rahma, A., Budiartha, I. N., & Sudibya, D. G. (2022). Pengalihan Tanggung Jawab Pebayaran Utang Debitur Pinjaman Online Kepada Ahli Waris. Jurnal Preferensi Hukum, 283.
Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2022). Titik Lemah Industri Keuangan Fintech di Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(3), 471-493.
Supeno. (2019). Dasar-Dasar Hukum Perikatan. Jambi: Salim Media Indonesia .
Temengge, M. (2018). Kajian Yuridis Tentang Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Konsensuil Berdasarkan Pasal 1548 KUHPerdata . Lex Privatum , 56.
Waas, F., Laturette, A. I., & Haliwela, N. S. (2024). Penyelesaian Pembayaran Kredit di Bank Akibat Meninggalnya Penerima Kredit . Lutur Law Journal , 5(1), 16-26.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tetang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang
Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2/OJK)
INTERNET
Isad, E. D. (2023 , August 12 ). ILS Law Firm . Retrieved from ilslawfirm.co.id : https://www.ilslawfirm.co.id/cara-penyelesaian-kasus-wanprestasi/