PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANGKAPAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA DARI NUSA TENGGARA TIMUR DI PULAU PASIR BERDASRKAN PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis mekanisme serta peraturan hukum internasional yang berlaku dalam memberikan perlindungan dan penyelesaian serta kendala hukum yang dihadapi terhadap kasus penangkapan nelayan tradisional Indonesia, Nusa Tenggara Timur di pualu Pasir yang merupakan kedaulatan australia. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan 3 pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan,sejarah, dan kasus yang diolah dengan teknik deskriptif yang menghasilkan argumentaif hukum. Hasil Penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap penangkapan nelayan tradisional diatur dalam tiga kesepakatan bilateral antara pemerintah Indonesia dan Australia: MoU BOX 1974, MoU BOX 1981, dan Agreed Minute 1989. Tujuan perjanjian ini adalah memastikan hak-hak perikanan tradisional Indonesia. Di ranah hukum internasional, Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) Pasal 51 ayat (1) juga dengan jelas menguraikan hak-hak nelayan tradisional terkait perikanan, namun masih perlu adanya amandemen terhadap perjanjian bilateral tersebut, serta adanya Kendala utama terkait pandangan mengenai nelayan tradisional meliputi perbedaan dalam batasan wilayah, alat tangkap yang digunakan, dan keberlanjutan ekonomi nelayan. Solusinya melibatkan penguatan regulasi nasional, pengakuan hukum terhadap hak nelayan tradisional, kesepakatan batas wilayah, dan perlindungan sumber daya laut di daerah tersebut. Namun, perbedaan pandangan, upaya mempertahankan tradisi, tekanan terhadap sumber daya, dan tantangan ekonomi tetap menjadi hambatan dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan tradisional di wilayah Pulau Pasir.