AKIBAT HUKUM BAGI WARGA NEGARA YANG TERGABUNG SEBAGAI PEMBERONTAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PEMBERONTAKAN MELALUI AKSI TERORISME OLEH ISIS DI JAKARTA PUSAT)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan mengenai kelompok pemberontak dalam perspektif hukum internasional dan untuk menganalisa akibat hukum bagi warga negara Indonesia yang bergabung sebagai pemberontak menurut hukum internasional serta. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Adapun sumber bahan hukum yang digunakan yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi dokumen melalui sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dengan teknik analisis bahan hukum yang diperoleh baik berupa bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif yang kemudian akan dievaluasi serta dilakukan interpretasi dan selanjutnya dilakukan argumentasi yang dilakukan peneliti untuk memberikan deskripsi mengenai benar atau salah dan hal yang sepatutnya menurut hukum terhadap peristiwa yang terjadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) dalam pengaturan hukum internasional tentang pemberontak diatur dalam protokol tambahan II Konvensi Jenewa 1949 akan tetapi setiap pihak yang mengambil peran dalam konflik bersenjata termasuk pemberontak belum diakui secara subjek hukum internasional tetapi diharuskan untuk tunduk pada aturan-aturan hukum internasional dan (2) Akibat hukum bagi warga negara yang terlibat sebagai pemberontak masih belum cukup jelas sehingga diperlukan aturan yang tegas dengan sanksi yang berat untuk mencegah dan menghukum tindakan para pemberontak serta memberikan efek jera kepada siapa pun yang terlibat dalam aktivitas tersebut