Jurnal Pacta Sunt Servanda

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK SEWA DALAM KEPEMILIKAN ATAS OBJEK SEWA TANAH YANG BERADA DALAM EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Dewa Gede Swamitra Mahottama — 2025-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum pemegang hak sewa dalam kepemilikan atas objek sewa tanah yang berada dalam eksekusi hak tanggungan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun data dan sumber bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen terhadap segala sumber hukum yang relevan dengan topik yang dibahas. Hasil penelitian menunjukan perlindungan hukum pemegang Hak Sewa dalam kepemilikan atas objek sewa yang diakibatkan karena eksekusi Hak Tanggungan berada dalam posisi yang rentan apabila terjadi eksekusi oleh kreditur, karena Hak Tanggungan sebagai hak jaminan kebendaan yang melekat pada hak atas tanah, memberikan kekuatan kepada pemegang hak tanggungan untuk mengeksekusi objek jaminan apabila debitur wanprestasi, meskipun objek tersebut telah disewakan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUHT. Sehingga dapat mengesampingkan hak sewa (lex specialis derogat legi generalis), dimana ketentuan dalam UUHT (hukum khusus) mengesampingkan ketentuan dalam KUHPerdata tentang sewa-menyewa. Penyewa perlu membuat perjanjian sewa yang sah, tertulis, dan telah diberitahukan atau dicatatkan secara hukum, sehingga penyewa memperoleh perlindungan hukum dan hak sewa menjadi dapat dipertahankan terhadap pembeli lelang, setidaknya hingga masa sewa berakhir.

TINJAUAN PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN FILIPINA TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR

Kadek Krisna Mahendra — 2025-03-01

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum Negara Indonessia dengan Negara Filipina untuk (2) mengkaji dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh Negara Indonesia dalam mengoptimalkan pengaturan pertanggungjawaban pidana anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mengandalkan bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memperoleh pemahaman komprehensif terhadap isu hukum yang dikaji. Data yang telah dikumpulkan kemudian diinterpretasikan melalui analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini menemukan bahwa (1) terdapat dua perbandingan terkait pertanggungjawaban pidana terhadap anak yaitu Negara Indonesia menerapkan individual liability. Dalam konsep ini, individu yang melakukan tindak pidana bertanggung jawab atas perbuatannya dan dikenai hukuman sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan pertanggungjawaban pidana anak di negara Filipina menerapkan konsep vicarious liability atau pertanggungjawaban pengganti. (2) Terdapat upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggapi peningkatan kasus pelanggaran hukum anak, Negara Indonesia dapat melakukan optimalisasi pengaturan di bidang hukum pidana anak dengan memperluas pertanggungjawaban pidana anak, yaitu mengadopsi pengaturan tanggung jawab bersama orang tua sebagaimana yang telah diterapkan di Negara Filipina dalam pengaturan tanggung jawab orang tua di Negara Filipina.

KAJIAN HUKUM TIDAK TERLAKSANANYA PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA MASYARAKAT TERDAMPAK DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI AKSES JALAN

I Gede Sadia Dwi Ratmaja — 2025-03-01

Infrastruktur jalan memegang peranan penting dalam pengembangan ekonomi suatu wilayah. Pengadaan tanah merupakan salah satu tahapan perencanaan dalam pembangunan infrastruktur jalan. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum memaparkan kegiatan pengadaan tanah dilakukan dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Namun terdapat permasalahan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagai akses jalan yaitu tidak diberikannya ganti kerugian kepada masyarakat yang terdampak dengan berbagai alasan dari tim persiapan. Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku mengenai pemberian ganti rugi atas tanah milik masyarakat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagai akses jalan dengan pendekatan normatif. Tidak diberikannya ganti kerugian kepada masyarakat akan menimbulkan berbagai akibat diantaranya Menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak, Berpotensi adanya penurunan kepercayaan terhadap pemerintah, tidak terlaksananya Pasal 6 ayat 1 huruf j dan k, Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terkait bentuk ganti kerugian yang seharusnya diperoleh masyarakat dan berpotensi terjadinya pelanggaran hukum jika tidak dilakukan evaluasi dalam pelaksanaan undang-undang terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

KINTAMANI’S COFFE SHOP CRAZE: PROFITS SOAR, NATURE PAYS THE PRICE

Haura Haura — 2025-03-01

The Kintamani area, Bali, is one of the leading tourist destinations with high ecological and cultural value. However, in recent years, the area has come under serious pressure due to the rampant construction of coffee shops that are carried out without adequate spatial planning and environmental supervision. This study aims to analyze the problem of weak regulation and supervision of the construction of coffee shops in the Kintamani conservation area, and how it impacts the environment and local culture. The method used is normative legal research, with a legislative approach and literature studies on primary and secondary legal sources, including Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, as well as regional regulations related to spatial planning and the environment. The results of the study show that weak regulatory implementation, lack of EIA evaluation, and absence of integrated supervision from local governments are the main causes of environmental degradation, conversion of agricultural land, and loss of local wisdom values. On the other hand, the lack of community participation in the licensing process exacerbates social inequality between investors and local residents. This study suggests the need for a reformulation of spatial policies based on the principles of sustainable development, consistent law enforcement, and strengthening institutional capacity in supervision. With better and sustainable management, the Kintamani area can maintain its ecological function and cultural value without sacrificing the economic potential of the tourism sector.

ILEGAL COASTAL DEVELOPMENT AND ITS ENVIRONMENTAL IMPACTS: POLICY CHALLENGES IN VILLA CONSTRUCTION ALONG DEN CARIK BEACH, BULELENG

Ni Kadek Principia Pristine Holy — 2025-03-01

The illegal construction of villas along the coastal area of Den Carik Beach, Buleleng Regency, presents a critical challenge in spatial planning, environmental protection, and law enforcement. These unauthorized developments have caused significant ecological degradation, disrupted coastal ecosystems, and restricted public access to coastal spaces. This paper normatively analyzes the legal and policy implications of such unlawful development and examines the regulatory challenges in achieving sustainable coastal management. Employing a normative legal approach through literature-based analysis, this study reviews relevant statutory provisions, including Law No. 26 of 2007 on Spatial Planning, Law No. 27 of 2007 in conjunction with Law No. 1 of 2014 on the Management of Coastal Areas and Small Islands, and regional regulations applicable in Buleleng Regency. The findings indicate that the lack of legal enforcement, weak regulatory oversight, and overlapping authorities are the main contributing factors to continued violations in coastal zones. This article recommends the reform of the legal and institutional framework, including regulatory harmonization between national and regional laws, strengthening administrative supervision, and increasing accountability in the permitting process. Furthermore, the study underscores the importance of embedding ecological justice and environmental sustainability as fundamental principles in coastal development policies, especially in areas where ecological function intersects with tourism value.