Kriminalisasi Sewa Rahim di Indonesia : Suatu Perbandingan dengan Amerika Serikat

Abstract

Negara Indonesia belum menetapkan peraturan yang
jelas dan khusus untuk praktik sewa Rahim
(surrogate mother). Secara hukum positif, praktik ini
tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan
Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan
Reproduksi, dan Undang- Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan. Praktik reproduksi
berbantu hanya dapat dilakukan oleh pasangan
suami istri yang sah tanpa melibatkan pihak ketiga
seperti ibu pengganti. Prinsip dibalik larangan ini
adalah bahwa proses pembuahan dan penanaman
embrio harus terjadi dalam tubuh istri biologis
sehingga menyewa rahim dianggap melanggar
norma sosial dan hukum Indonesia. Meskipun secara
implisit dilarang, tidak ada regulasi khusus yang
mengatur secara rinci praktik sewa Rahim. Hal ini
menciptakan kekaburan hukum dan memungkinkan
praktik sewa rahim berlangsung secara tertutup dan
tidak terawasi. Kondisi ini juga menimbulkan
masalah hukum terkait status anak hasil sewa rahim.
Hal ini dapat menyebabkan konflik tentang hak asuh,
kewarganegaraan, dan status keperdataan anak
karena belum ada kepastian hukum yang mengatur
hal ini secara khusus. Studi yang dilakukan di negara
negara yang telah melegalkan praktik sewa Rahim
seperti Amerika Serikat menunjukkan bahwa sistem
hukum yang jelas dan ketat dapat memberikan
perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat
termasuk orang tua pengganti, ibu pengganti, dan
anak yang dilahirkan. Pengembangan undang-
undang khusus mengenai sewa rahim di Indonesia
menjadi sangat penting untuk mengisi kekosongan
hukum, memberikan perlindungan hukum yang
memadai, dan mencegah konflik hukum di masa depan. Regulasi ini juga dapat mengurangi risiko
praktik ilegal dan memberikan kepastian hukum
terkait status anak serta hak dan kewajiban para
pihak.